Wabah campak di Bangladesh dimulai pada Maret 2026 dan menyebar dengan cepat. Hingga 23 April, tercatat lebih dari 19.000 kasus suspek dan 166 kematian suspek (WHO, 2026). Tingginya kasus pada anak di bawah lima tahun yang tidak divaksinasi mengindikasikan celah serius dalam program imunisasi rutin (UNICEF, 2026). Tragedi ini sebenarnya dapat dicegah seandainya tidak terjadi kegagalan tata kelola dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan (Raqib et al, 2026).

Sebelum krisis ini, Bangladesh adalah kisah sukses imunisasi global. Selama lebih dari satu dekade, cakupan vaksinasi campak dan rubella mencapai 90-95 persen, menjadikannya teladan bagi negara berkembang (Hossen et al, 2025).Namun, pencapaian ini mulai tergerus ketika negara memasuki fase ketidakstabilan politik ekstrem mulai pertengahan 2024. Setelah pemerintah sebelumnya digulingkan melalui demonstrasi mahasiswa pada Agustus 2024, pemerintahan sementara di bawah Profesor Muhammad Yunus memimpin di tengah mogok dan protes besar-besaran. Berbagai posisi senior di sektor kesehatan kosong selama berbulan-bulan, menyebabkan program imunisasi rutin terbengkalai (Hossen et al, 2025).

Keputusan fatal dibuat pada September 2025. Pemerintah sementara menghentikan pembelian vaksin melalui UNICEF, sistem yang telah berjalan lancar dan beralih ke sistem tender terbuka yang baru (Science org, 2026). Proses tender terjerat penundaan birokrasi, pasokan vaksin mengering, dan terjadi kehabisan stok di tingkat nasional. Kampanye imunisasi MR tambahan yang semula dijadwalkan 2024, lalu ditunda ke 2025 akibat kerusuhan politik, akhirnya dibatalkan (Science org, 2026). Kurangnya kesiapan administratif dan pandangan ke depan memperparah situasi persetujuan pembelian vaksin dan obat yang lambat, ditambah keterlambatan pencairan dana. Stok vaksin menipis. Kekurangan tenaga kesehatan juga dilaporkan dimana 45% posisi kosong di lebih dari separuh distrik pada 2025 (Prothomalo, 2026). Keadaan makin buruk karena dua hal, yakni pemogokan pekerja dan kurangnya kewaspadaan terhadap risiko kasus campak akibat wabah global 2024. (Asia News Network, 2026).

Fasilitas kesehatan di daerah dengan kasus campak tertinggi terlihat kewalahan. Di Infectious Disease Hospital Dhaka, lebih dari 90 pasien dirawat setiap hari. Di Kota Kushtia, 84 anak dirawat, enam diantaranya meninggal meskipun rumah sakit hanya punya 57 tempat tidur. Di Kota Cox’s Bazar, unit isolasi yang hanya muat delapan anak terpaksa menampung 30–40 pasien sekaligus. Keadaan ini berisiko menyebarkan infeksi dan menunjukkan betapa mendesaknya vaksinasi serta perbaikan penanganan kasus (UNICEF, 2026).

Pemerintah Bangladesh, dengan dukungan dari UNICEF, WHO dan GAVI, meluncurkan kampanye darurat campak-rubella pada tanggal 5 April 2026, yang menargetkan lebih dari 1,2 juta anak di 30 titik rawan penyebaran di 18 distrik. Pada hari pertama, 75.442 anak di vaksinasi (13% dari target), dengan perluasan yang direncanakan ke empat Kota Madya mulai 12 April dan secara nasional mulai 3 Mei. Wabah ini semakin diperparah oleh dua faktor. Pertama, suplementasi Vitamin A pada tahun 2025 hanya berjalan satu dari dua putaran yang direncanakan. Kedua, sistem rujukan yang lemah, baik di fasilitas kesehatan maupun di daerah sulit yang sulit dijangkau, menghambat deteksi dini dan penanganan kasus, terutama pada balita. Meningkatnya jumlah kasus pada bayi di bawah 9 bulan, yang belum memenuhi syarat untuk imunisasi rutin menunjukkan adanya penularan komunitas yang berkelanjutan dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan, respons, dan tindakan pencegahan. Sebagai respon, Pemerintah telah menurunkan usia untuk menerima dosis pertama menjadi enam bulan sebagai bagian dari peluncuran darurat.

Tingginya tingkat malnutrisi di Bangladesh merupakan faktor risiko kritis dalam wabah saat ini, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan penyakit parah, komplikasi, dan kematian pada anak-anak dengan campak. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga telah memutuskan untuk memprioritaskan stok Vitamin A yang tersedia untuk anak-anak dengan campak guna mengurangi risiko komplikasi dan hasil yang parah. Pengadaan dan distribusi Vitamin A tambahan direkomendasikan untuk melindungi sekitar 20 juta anak di bawah lima tahun, yang tetap berisiko tinggi (UNICEF, 2026).

Para ahli menilai wabah ini harus menjadi pelajaran bagi Bangladesh untuk mereformasi tata kelola imunisasi yang selama ini lumpuh. Penyebab utamanya adalah intervensi politik dan birokrasi yang tidak terintegrasi, ditambah dengan sistem data yang hanya mengandalkan fasilitas publik tanpa mencakup sektor swasta. Celah ini menciptakan kesenjangan kekebalan yang berbahaya di masyarakat.

Bangladesh perlu melakukan perubahan besar dari dalam agar wabah campak tidak terulang. Pertama, bentuk lembaga kesehatan independen yang bebas dari campur tangan politik, agar kebijakan imunisasi tidak lagi terganggu saat terjadi pergolakan politik. Kedua, bangun sistem pelaporan kasus berbasis digital di seluruh 64 distrik, lengkap dengan laboratorium di daerah, agar lonjakan kasus bisa terdeteksi lebih cepat. Ketiga, buat database imunisasi yang menyatukan data dari fasilitas publik dan swasta, sehingga celah kekebalan di masyarakat bisa terlihat jelas. Keempat, segera rekrut tenaga kesehatan untuk mengisi 45% posisi yang kosong, dan beri mereka pelatihan dalam menangani campak berat. Kelima, padukan program imunisasi dengan pemberian Vitamin A dan perbaikan gizi, karena anak malnutrisi memiliki risiko kematian hingga tiga kali lebih tinggi. Keenam, sisihkan minimal 2% dari PDB untuk kesehatan dengan mekanisme pendanaan yang tetap berjalan meskipun terjadi krisis politik. Terakhir, bangun pabrik vaksin dalam negeri yang memenuhi standar WHO agar Bangladesh tidak tergantung pada pasokan global yang rentan terganggu. Intinya, selama politik masih bisa mengganggu kesehatan publik dan sistem kesehatan belum kuat di semua lini, krisis seperti ini akan terus berulang. Tanpa pemisahan tegas antara kepentingan politik dan kesehatan publik, anak-anak Bangladesh akan terus berada dalam ancaman.

A.A. Abhymantra Agusta Kurnia

Medical Doctor – Udayana University | IISMA Boston University 2022

Denpasar, Bali, Indonesia

🔗 LinkedIn

Apa itu RUKKI?

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) adalah sebuah organisasi yang berdiri pada 7 Juli 2023 Sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0010571.AH.01.04 tahun 2023 , dengan misi utama mendorong integrasi isu kesehatan dalam seluruh aspek kebijakan publik di Indonesia. Melalui pendekatan advokasi, riset, dan pengembangan kebijakan, RUKKI berkomitmen untuk menciptakan perubahan nyata dalam kesehatan masyarakat, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis bukti, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sebagai wadah kolaboratif lintas sektor, RUKKI aktif memperjuangkan pengendalian tembakau, perlindungan anak dari paparan zat adiktif, serta pembentukan regulasi yang mendukung lingkungan hidup yang lebih sehat. Kegiatan advokasi, edukasi, dan penelitian menjadi pilar utama kerja RUKKI dalam memastikan bahwa kesehatan menjadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan publik di Indonesia.

🔗 Program Pengendalian Tembakau bisa cek di sini:
👉 https://rukki.org/category/program-advokasi-pengendalian-tembakau/

📊 Laporan Pengendalian Tembakau Setiap Edisi tersedia di:
👉 https://rukki.org/laporan-indeks-gangguan-industri-tembakau/