Belanja Rokok di Indonesia Lebih Tinggi Daripada Makanan Bergizi, RUKKI: Pemerintah Seharusnya Malu

Jakarta, 28 Oktober 2026 — Di tengah ambisi mewujudkan Generasi Emas 2045, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok justru lebih tinggi daripada sejumlah bahan pangan bergizi. Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menilai pemerintah seharusnya malu melihat kondisi ini, ketika jutaan masyarakat masih kesulitan mengakses makanan sehat, tetapi rokok tetap mudah dijangkau.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok mencapai Rp94.180 per bulan, lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk padi-padian sebesar Rp92.141, sayuran Rp65.257, buah-buahan Rp46.010, telur dan susu Rp44.915, serta daging Rp40.352.

Pada saat yang sama, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dikutip dalam kajian tahun 2025 menunjukkan sekitar 123,4 juta penduduk Indonesia atau 43,5 persen populasi belum mampu membeli pola makan sehat.

Negara Gagal Melindungi Anak dari Rokok, tetapi Tetap Menikmati Penerimaannya

Berdasarkan estimasi RUKKI, sekitar 2,03 juta remaja usia 13–17 tahun merokok pada 2025, dengan harga pembelian rata-rata Rp1.078 per batang. Pengeluaran mereka untuk rokok diperkirakan mencapai Rp4,49 triliun per tahun, dengan sekitar Rp2,23 triliun di antaranya menjadi penerimaan negara melalui cukai dan pajak.

RUKKI menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa disederhanakan menjadi kesalahan masyarakat yang lebih memilih rokok daripada makanan. Pilihan konsumsi turut dibentuk oleh harga, akses, daya beli, dan kebijakan negara.

“Pemerintah seharusnya malu. Kita terus bicara soal pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, dan Generasi Emas 2045, tetapi makanan sehat masih sulit dijangkau sementara rokok begitu mudah dibeli. Ini bukan sekadar persoalan masyarakat yang salah memilih, melainkan juga kegagalan kebijakan negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat,” ujar Mouhamad Bigwanto, PhD, Ketua RUKKI.

RUKKI menilai program perbaikan gizi tidak cukup apabila pemerintah mengabaikan faktor yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga, termasuk konsumsi rokok. Karena itu, RUKKI mendesak pemerintah untuk:

1. Memutus akses anak dan kelompok rentan terhadap rokok melalui penegakan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah harus menegakkan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta penjualan rokok secara eceran per batangan. Pengawasan hingga tingkat warung harus disertai sanksi tegas agar anak tidak terus mudah membeli rokok dengan uang seribuan.

2. Naikkan cukai dan sederhanakan struktur tarif untuk menghapus celah rokok murah.

Kementerian Keuangan harus menaikkan cukai rokok secara konsisten, melampaui laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menyederhanakan lapisan tarif cukai (simplifikasi tier). Tujuannya agar kenaikan harga tidak sekadar mendorong konsumen beralih ke merek lebih murah, tetapi benar-benar mengurangi keterjangkauan dan konsumsi rokok.

3. Jadikan pangan sehat sebagai pilihan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM perlu mempercepat penerapan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), menetapkan batas kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), mewajibkan label peringatan gizi di depan kemasan, serta membatasi promosi produk tidak sehat. Kebijakan ini harus dibarengi upaya menekan hambatan harga dan distribusi pangan bergizi, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah.