ARAHKATA – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan kesehatan di Tanah Air harus berpihak kepentingan publik, bukan pada kepentingan industri, terutama dalam pengelolaan tembakau.

“Kebijakan kesehatan banyak sekali yang keberpihakannya justru bukan pada publik, tapi pada industri. Ini yang kita sayangkan,” kata Ketua RUKKI Mouhamad Bigwanto saat memberikan sambutan dalam diskusi publik yang bertajuk “Mendorong Kebijakan yang Mengutamakan Kesehatan dan Kepentingan Publik” seperti diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Bigwanto menjelaskan bahwa tembakau dan alkohol merupakan dua produk yang termasuk komoditas yang dikenai cukai karena bersifat merugikan kesehatan dan lingkungan. Namun, lanjutnya, industri penghasil produk tersebut masih sering diperlakukan sebagai industri normal.

Apa itu RUKKI?

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) adalah sebuah organisasi yang berdiri pada 7 Juli 2023 Sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0010571.AH.01.04 tahun 2023 , dengan misi utama mendorong integrasi isu kesehatan dalam seluruh aspek kebijakan publik di Indonesia. Melalui pendekatan advokasi, riset, dan pengembangan kebijakan, RUKKI berkomitmen untuk menciptakan perubahan nyata dalam kesehatan masyarakat, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis bukti, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sebagai wadah kolaboratif lintas sektor, RUKKI aktif memperjuangkan pengendalian tembakau, perlindungan anak dari paparan zat adiktif, serta pembentukan regulasi yang mendukung lingkungan hidup yang lebih sehat. Kegiatan advokasi, edukasi, dan penelitian menjadi pilar utama kerja RUKKI dalam memastikan bahwa kesehatan menjadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan publik di Indonesia.

🔗 Program Pengendalian Tembakau bisa cek di sini:
👉 https://rukki.org/category/program-advokasi-pengendalian-tembakau/

📊 Laporan Pengendalian Tembakau Setiap Edisi tersedia di:
👉 https://rukki.org/laporan-indeks-gangguan-industri-tembakau/