📖 Petunjuk Teknis TBC dengan Komorbid – Kemenkes & RUKKI
Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit infeksi di dunia.
Laporan Global TB Report (GTR) 2024 menunjukkan Indonesia menempati urutan kedua dengan estimasi
1.090.000 kasus baru. Di tahun 2023, tercatat 821.200 kasus TBC di Indonesia dengan cakupan pengobatan
sekitar 77%.
Lima faktor risiko utama TBC adalah diabetes melitus, HIV, kurang gizi, kebiasaan merokok, dan gangguan
akibat penggunaan alkohol. Selain itu, penyakit paru akibat kerja, gangguan mental, hepatitis, hingga
penyakit paru kronis lainnya juga memengaruhi hasil pengobatan. Kondisi inilah yang dikenal sebagai
komorbid TBC.
Buku petunjuk teknis ini hadir untuk membantu tenaga kesehatan memahami lebih baik penanganan pasien
TBC dengan berbagai kondisi komorbid, sehingga kualitas layanan dan hasil pengobatan dapat ditingkatkan.
Apa itu RUKKI?
Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) adalah sebuah organisasi yang berdiri pada 7 Juli 2023 Sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0010571.AH.01.04 tahun 2023 , dengan misi utama mendorong integrasi isu kesehatan dalam seluruh aspek kebijakan publik di Indonesia. Melalui pendekatan advokasi, riset, dan pengembangan kebijakan, RUKKI berkomitmen untuk menciptakan perubahan nyata dalam kesehatan masyarakat, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis bukti, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebagai wadah kolaboratif lintas sektor, RUKKI aktif memperjuangkan pengendalian tembakau, perlindungan anak dari paparan zat adiktif, serta pembentukan regulasi yang mendukung lingkungan hidup yang lebih sehat. Kegiatan advokasi, edukasi, dan penelitian menjadi pilar utama kerja RUKKI dalam memastikan bahwa kesehatan menjadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan publik di Indonesia.
🔗 Program Pengendalian Tembakau bisa cek di sini:
👉 https://rukki.org/category/program-advokasi-pengendalian-tembakau/
📊 Laporan Pengendalian Tembakau Setiap Edisi tersedia di:
👉 https://rukki.org/laporan-indeks-gangguan-industri-tembakau/