RUKKI Kritik Rencana Penambahan Layer Cukai: Paradoks Kebijakan yang Justru Akomodasi Rokok Ilegal

JAKARTA, 9 April 2026 – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menyoroti tajam rencana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk menambah layer cukai bagi rokok ilegal. Langkah ini dinilai sebagai bentuk paradoks dalam kebijakan publik, di mana alih-alih memperkuat penegakan hukum, pemerintah justru berisiko memberikan insentif bagi para pelanggar.+2

Paradoks Kebijakan dan Risiko Kolusi RUKKI menilai bahwa pendekatan fiskal ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan. Kebijakan penambahan layer cukai dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi semu yang mengaburkan akar persoalan utama: penyelundupan dan pelanggaran hukum. Lebih jauh lagi, terdapat kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan dan kolusi antara industri rokok besar dengan oknum aparat.+4

“Ironisnya, dalam praktik kebijakan di Indonesia, pelanggaran justru berisiko ‘diganjar’ insentif, bukan sanksi,” tegas Mouhamad Bigwanto, Direktur Eksekutif RUKKI. Menurutnya, jika kebijakan ini tidak efektif dan rokok ilegal tetap marak, pemerintah tidak boleh terus-menerus menambah layer baru sebagai solusi.

Belajar dari Kegagalan Global Persoalan ini bukan hal baru di kancah internasional. Laporan dari Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) mengungkapkan bahwa industri tembakau sering kali memanipulasi narasi rokok ilegal untuk menghambat kebijakan pengendalian tembakau yang efektif.

Dr. Mary Assunta, Penasihat Kebijakan Senior SEATCA, memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam argumen industri. Beliau mencontohkan kegagalan di Malaysia, di mana moratorium kenaikan pajak selama 10 tahun yang diusulkan industri justru tidak menurunkan perdagangan ilegal, melainkan hanya menguntungkan pihak industri tembakau.

Desakan RUKKI RUKKI mendesak pemerintah untuk mengembalikan fokus pada penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Masalah rokok ilegal tidak akan selesai dengan menjadikan pelanggar sebagai mitra atau memberikan ruang bagi praktik ilegal dalam skema fiskal. Diperlukan keberanian untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh industri untuk melemahkan kesehatan masyarakat.

Dokumen Resmi

Untuk informasi lebih mendalam mengenai analisis hukum dan dampak kebijakan ini, silakan akses dokumen resmi melalui tautan di bawah ini:

BACA SELENGKAPNYA: SIARAN PERS – Rokok Ilegal dan Paradoks Kebijakan Cukai (PDF) (Klik tautan untuk membuka dokumen di tab baru)

Detail Pengaturan WordPress

• Kategori: Berita Utama, Advokasi, Kebijakan Fiskal.
• Tags: Cukai Rokok, Rokok Ilegal, Kebijakan Kesehatan, Kemenkeu, Bea Cukai, Pengendalian Tembakau, RUKKI, SEATCA.
• Featured Image Suggestion: Gunakan foto gedung Kementerian Keuangan atau ilustrasi grafis mengenai layer cukai dan rokok ilegal dengan tone warna profesional (biru/putih khas RUKKI).
• Excerpt (Ringkasan): RUKKI menilai rencana penambahan layer cukai rokok ilegal sebagai paradoks kebijakan yang justru berpotensi memberikan insentif bagi pelanggar hukum daripada memberikan sanksi tegas.

Tentang RUKKI

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) adalah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan mendorong kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis bukti tanpa campur tangan industri yang merugikan kesehatan masyarakat. Kami berkomitmen menjadi katalisator perubahan dalam peningkatan kualitas hidup melalui advokasi dan edukasi kesehatan