Jakarta, 20 Desember 2023 – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI Foundation) telah menyelenggarakan Workshop Pengembangan Standar Pariwisata Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Acara ini diadakan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan dukungan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Workshop berlangsung pada Rabu, 6 Desember 2023, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pariwisata berkelanjutan telah menjadi pusat perhatian global. Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam membangun industri pariwisata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, ekonomi, dan juga lingkungan. Dengan semakin menyadarnya dampak negatif pariwisata terhadap alam dan budaya, keberlanjutan menjadi kunci dalam mengelola sektor pariwisata dengan bijaksana.

Seiring dengan kesadaran ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama RUKKI Foundation dan WHO Indonesia menyelenggarakan workshop ini untuk merumuskan standar Pariwisata Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan yang lebih holistik dan inklusif. Agenda workshop mencakup integrasi indikator kawasan bebas asap rokok ke dalam konsep pariwisata berkelanjutan, mengingat pentingnya menangani polusi udara dalam ruangan dalam kerangka indikator pariwisata berkelanjutan.

Acara ini dimulai dengan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC), Medalian Paradipta dan Aghnina Wahdini, mencerminkan semangat kolaborasi yang menjadi landasan keberhasilan workshop ini. Disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, serta dibuka perwakilan dari WHO dan RUKKI Foundation, menjelaskan urgensi dan harapan terhadap workshop ini.

Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan, “Pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda pembangunan global, kawasan bebas asap rokok adalah langkah yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan menciptakan kenyamanan dalam berwisata.” Ini mencerminkan pandangan bahwa keberlanjutan pariwisata bukan sekadar konsep, melainkan suatu komitmen untuk membangun dan memelihara industri pariwisata yang memberikan manfaat jangka panjang.

Ibu Hanifah, Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, menekankan bahwa workshop ini merupakan kerjasama pertama kali untuk membangun kawasan tanpa rokok di destinasi wisata. Langkah ini dilihat sebagai solusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat tanpa melarang merokok, melainkan memberikan tempat bagi non-perokok untuk menikmati pengalaman berwisata dengan nyaman.

Ibu Rizki Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf RI, mengemukakan, “Aturan rokok ini sebenarnya sudah ada dimana-mana seperti bus, tempat khusus, jalanan, maupun yang lainnya. Saya berharap tidak ada lagi pasif smoker alias perokok pasif yang terpapar Penyakit ISPA terkhususnya anak-anak yang rentan.”

Dari perspektif WHO Indonesia, Ibu Dr. Lubna Bhatti, Team Leader Noncommunicable Diseases and Healthier Population, menyatakan terima kasih kepada Kementerian Kemenparekraf dan RUKKI atas dukungan mereka dalam mengembangkan kebijakan pariwisata yang mendukung kesehatan. WHO Indonesia melihat workshop ini sebagai peluang bagi Indonesia untuk menjadi contoh yang baik dalam pengembangan pariwisata sehat di kawasan Asia.

Ketua RUKKI Foundation, Mouhamad Bigwanto, menyampaikan harapannya bahwa workshop ini dapat mendiskusikan secara konkret konsep smoke-free, yang menjadi pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada pelestarian lingkungan.

Dengan latar belakang dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, workshop ini menjadi landasan bagi integrasi indikator kawasan bebas asap rokok ke dalam standar pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kehadiran perwakilan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia melalui daring atau zoom menandai partisipasi luas dalam upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.